Pilihan
Bupati Inhil Larang Para ASN Bepergian dari Tanggal 6-17 Mei 2021
TEMBILAHAN (INDOVIZKA) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhil untuk bepergian mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021.
Larangan itu tertuang dalam surat edaran Bupati nomor: 800/BKPSDM-PKPKPA/585-39 tertanggal 27 April 2021 perihal pembatasan kegiatan pegergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19 tahun 2021.
Kemudian untuk cuti, para ASN juga ditegaskan untuk tidak mengajukan cuti selama periode 6 Mei sampai 17 Mei tersebut. Bahkan, selan cuti bersama, Kepala Perangkat Daerah juga tidak dibenarkan memberikan izin cuti bagi Pegawai ASN.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Larangan-larangan itu dikecualikan terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, dan sudah mendapat persetujuan dari Bupati Inhil. Begitu juga dengan pembatasan cuti, seperti cuti melahirkan dan lain sebagainya.
Menurut Bupati, surat ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri RI nomor: 08 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan pegergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19.
"Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T," kata Bupati.
Dia menjelaskan, 5M dan 3T yang dimaksud adalah menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, testing atau pemeriksaan dini pada seseorang, tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19 dan treatment dan perawatan yang dilakukan apabila sesorang terkonfiasi positif Covid-19.
Untuk kedisiplinan, ditegaskan Bupati, bagi pelanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Peemrintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
.png)

Berita Lainnya
Wabup Inhil Yuliantini Ikuti Rapat Inflasi yang Dibuka Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir
Diskop dan UKM Inhil Monitoring UMKM Amplang Si Kembar
Tidak Diragukan Lagi Rasanya, UMKM Ria Agustina Tembilahan Tembus Penjualan Sampai ke Provinsi Tetangga
Wujudkan Keluarga Berkualitas, Sirajuddin Buka Sosialisasi Penguatan Program Bangga Kencana
Pemkab Inhil Sambut Kunjungan Pemkab Tanjung Barat
Bupati Inhil Resmi Buka Kegiatan Pelatihan Membatik bagi Pelajar
Melalui Bidang BKKBN, DP2KBP3A Laksanakan Mini Lokakarya di Pelangiran
Pecinta Sate Wajib Coba Sate Padang Syahrial Yang Sajikan Kuah Khas Minang
Gubernur Riau Apresiasi Parade Bhinneka Tunggal Ika dan Tetap Jaga Marwah Riau
Menarik!! Diskop dan UMKM Inhil Buka Pendaftaran Pembuatan NIB di CFD
Bupati Jadi Khatib Shalat Jumat di Masjid Al-Falah Keritang
Bapenda Pekanbaru Targetkan PAD Tahun Ini hingga Rp 826 Miliar