Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Anggota DPRD Meranti Meminta Uji Fisik Terhadap Ribuan Tenaga Honorer
INDOVIZKA.COM, MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti M Tartib meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, untuk melakukan uji fisik terhadap ribuan tenaga honorer yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Permintaan uji fisik yang disampaikan M Tartib ini berdasarkan adanya laporan dugaan bahwa Tenaga Honorer di Pemkab Meranti ada yang tidak berkerja tetapi menerima gaji perbulannya, atau lebih tepatnya lagi dengan sebutan makan gaji buta.
"Saya mendapat informasi ada 4.000 lebih tenaga honorer di Pemkab Meranti yang memakan anggaran 73 miliar lebih pertahunnya. Logika saja, kalau sebanyak 4000 tenaga honorer disini, penuh halaman kantor bupati disaat melakukan upacara. Saya yakin dari 4.000 lebih tenaga honorer ini, lebih dari 800 orang tenaga honorer yang menerima gaji tetapi tidak berkerja," ungkap Tartib.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Maka dari itu, M Tartib meminta verifikasi terhadap fisik bukan verifikasi terhadap dokumen atau verifikasi terhadap absensi saja.
"Makanya saya menunggu, kita meminta uji fisik, uji petik kelapangan supaya kita bisa mengetahui ada gak sih manusianya, ada gak sih tenagga THL nya, ada gak sih orangnya kan begitu, karena ini jadi masalah serius, yang tidak ada orangnya kenapa menerima gaji," beber Tartib.
Tartib juga mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu kepala daerah pernah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer lagi di pemkab meranti. Tetapi anehnya, beberapa OPD melakukan penambahan tenaga honorer.
"Lah kok ini ada, tak perlu saya sebutkan satu persatulah, mungkin bapak tau beberapa OPD yang melakukan penambahan tenaga honorer. Maka dari itu, kalau sudah ada kebijakan tidak menambah lagi tenaga honorer, maka jangan dilakukan penambahan lagi." ucapannya. (And)
.png)

Berita Lainnya
Komisi V DPRD Riau Bahas Finalisasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Dianugerahi Gelar Adat, Ketua DPRD Inhil Berikan Ucapan Selamat Kepada Kejati Riau
Pilkades Serentak Ditunda, DPRD dan DPMD Inhil Hearing
DPRD Terima Penghargaan dari Polres Bengkalis
Rachmat Gobel Sebut APBN Fokuskan pada PEN daripada Biayai Kereta Cepat
Ketua DPRD Rohul Desak OPD Segera Laksanakan Program Kegiatan 2020
Edukasi Pemilih Pemula, Ketua Komisi 1 DPRD Riau Sebut Anggota DPRD harus Apa Adanya
Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Komisi III DPRD Inhil Rekomendasikan Rasionalisasi APBD Tahun 2020 ke Banggar
Komisi II DPRD Riau Bahas RAPBD Murni 2026 Dengan Dispar
Sofyan Harap RPJDP Bawa Kabupaten Bengkalis Menuju Kemajuan 20 Tahun Mendatang
Abdul Wahid Minta Pemkab Inhil Evaluasi CSR Perusahaan Agar Tepat Sasaran