Pilihan
Anggota DPRD Meranti Meminta Uji Fisik Terhadap Ribuan Tenaga Honorer
INDOVIZKA.COM, MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti M Tartib meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, untuk melakukan uji fisik terhadap ribuan tenaga honorer yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Permintaan uji fisik yang disampaikan M Tartib ini berdasarkan adanya laporan dugaan bahwa Tenaga Honorer di Pemkab Meranti ada yang tidak berkerja tetapi menerima gaji perbulannya, atau lebih tepatnya lagi dengan sebutan makan gaji buta.
"Saya mendapat informasi ada 4.000 lebih tenaga honorer di Pemkab Meranti yang memakan anggaran 73 miliar lebih pertahunnya. Logika saja, kalau sebanyak 4000 tenaga honorer disini, penuh halaman kantor bupati disaat melakukan upacara. Saya yakin dari 4.000 lebih tenaga honorer ini, lebih dari 800 orang tenaga honorer yang menerima gaji tetapi tidak berkerja," ungkap Tartib.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Maka dari itu, M Tartib meminta verifikasi terhadap fisik bukan verifikasi terhadap dokumen atau verifikasi terhadap absensi saja.
"Makanya saya menunggu, kita meminta uji fisik, uji petik kelapangan supaya kita bisa mengetahui ada gak sih manusianya, ada gak sih tenagga THL nya, ada gak sih orangnya kan begitu, karena ini jadi masalah serius, yang tidak ada orangnya kenapa menerima gaji," beber Tartib.
Tartib juga mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu kepala daerah pernah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer lagi di pemkab meranti. Tetapi anehnya, beberapa OPD melakukan penambahan tenaga honorer.
"Lah kok ini ada, tak perlu saya sebutkan satu persatulah, mungkin bapak tau beberapa OPD yang melakukan penambahan tenaga honorer. Maka dari itu, kalau sudah ada kebijakan tidak menambah lagi tenaga honorer, maka jangan dilakukan penambahan lagi." ucapannya. (And)
.png)

Berita Lainnya
Selain Pembahasan RAPBD TA 2022, Anggota DPRD Kampar Gelar Hering dengan SKPD
Pahami Konsep Kajian Ranperda, Tim Pansus BLJ Bertukar Pikiran bersama Biro BUMD Bandung
DPRD Riau Akan Panggil Kembali PHR, Karmila Sari: Ada Konsekuensi Jika Jafee Mangkir Lagi
Syahrul Aidi Gelar Sosialisasi Empat Pilar dan Silaturrahmi dengan Insan Pers Kampar
Terkait Libur Sekolah, Ketua Komisi B DPRD Kampar Minta Orang Tua Awasi Anak
Demi Pembangunan Inhil, Abdul Wahid Siap Jadi 'Pesuruh'
PAW Aldiko Putra Dipaksakan. Anggota DPRD Kuansing Sampaikan Ini
Ikuti Beberapa Event, Ini Pesan Ketua DPRD RIAU terhadap Kontingen Provinsi Riau
Komisi I DPRD Provinsi Riau Gelar Raker Bersama BKD
Dewan Kesal, Kadis PUPR Inhil Mangkir Lagi dari RDP
DPRD Ingatkan Gubri Pilih Pj Wako Pekanbaru dan Kampar Sesuai Aturan
Ketua Pansus III DPRD Inhil Pimpin Public Hearing Ranperda SPBE