Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Anggota DPRD Meranti Meminta Uji Fisik Terhadap Ribuan Tenaga Honorer
INDOVIZKA.COM, MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti M Tartib meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, untuk melakukan uji fisik terhadap ribuan tenaga honorer yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Permintaan uji fisik yang disampaikan M Tartib ini berdasarkan adanya laporan dugaan bahwa Tenaga Honorer di Pemkab Meranti ada yang tidak berkerja tetapi menerima gaji perbulannya, atau lebih tepatnya lagi dengan sebutan makan gaji buta.
"Saya mendapat informasi ada 4.000 lebih tenaga honorer di Pemkab Meranti yang memakan anggaran 73 miliar lebih pertahunnya. Logika saja, kalau sebanyak 4000 tenaga honorer disini, penuh halaman kantor bupati disaat melakukan upacara. Saya yakin dari 4.000 lebih tenaga honorer ini, lebih dari 800 orang tenaga honorer yang menerima gaji tetapi tidak berkerja," ungkap Tartib.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Maka dari itu, M Tartib meminta verifikasi terhadap fisik bukan verifikasi terhadap dokumen atau verifikasi terhadap absensi saja.
"Makanya saya menunggu, kita meminta uji fisik, uji petik kelapangan supaya kita bisa mengetahui ada gak sih manusianya, ada gak sih tenagga THL nya, ada gak sih orangnya kan begitu, karena ini jadi masalah serius, yang tidak ada orangnya kenapa menerima gaji," beber Tartib.
Tartib juga mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu kepala daerah pernah menyampaikan bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer lagi di pemkab meranti. Tetapi anehnya, beberapa OPD melakukan penambahan tenaga honorer.
"Lah kok ini ada, tak perlu saya sebutkan satu persatulah, mungkin bapak tau beberapa OPD yang melakukan penambahan tenaga honorer. Maka dari itu, kalau sudah ada kebijakan tidak menambah lagi tenaga honorer, maka jangan dilakukan penambahan lagi." ucapannya. (And)
.png)

Berita Lainnya
Honorer Dihapus, DPRD Riau Sebut Nasib Pegawai Honor Jadi Horor
Cegah Penyebaran Virus Corona, Legislatif Pekanbaru Dukung Penutupan Fasilitas Umum
DPC PKB Inhil Serahkan Bantuan APD di Tempuling dan Kempas
Kaderismanto: APBD Riau 2026 Sudah Diverifikasi Kemendagri, Tinggal Jalankan Saja
Fraksi PKB Inhil Usulkan Perampingan OPD
Pansus DPRD Riau Tangani 19 Kasus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan
Anggota DPRD Inhil Iwan Taruna Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Sialang Panjang
Ketua DPRD Provinsi Riau Menghadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke-76
Temui Massa, Ketua DPRD Riau Janji Sampaikan Tuntutan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja ke DPR RI
Dipimpin Ketua DPRD Inhil, Pj Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi di Sidang Paripurna
Ketua Komisi II DPRD Kampar Soroti Program JKN KIS dan Insentif Nakes Daerah Terpencil
Warganet Tanya Soal Komitmen Ruas Jalan, H Dani M Nursalam: Telah Dialokasikan di APBD Riau 2021