"Pekerjaan yang tidak selesai itu dilanjutkan tahun ini melewati tahun anggaran, padahal pekerjaan itu sudah dikontrak delapan bulan pekerjaan," kata Syaiful.

Kegiatan yang tidak selesai ini katanya, terutama untuk pembangunan konstruksi itu diberi kesempatan untuk dilakukan perpanjangan selama 50 hari supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya.

"Tidak sekedar diberi waktu perpanjangan, tapi ada sanksi berupa denda yang harus dibayar perusahaan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai kontrak," terang Syaiful yang sudah dilantik menjadi Sekretaris DPU PRPKP.

Dia menegaskan, apabila dalam 50 hari perpanjangan tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka perusahaan akan di-blacklist.

"Ketika mereka tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan itu, maka ini akan kita ajukan ke Inspektorat untuk di-blacklist, dan  perusahaan yang sudah diblacklist ini tidak bisa ikut lelang," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin yang membidangi pembangunan sangat menyesalkan proyek yang dianggarkan di APBD Kepulauan Meranti tidak tuntas dilaksanakan sesuai waktu yang diberikan aturan. Sehingga merugikan masyarakat dan daerah.

"Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi sebulan atau dua bulan terhadap semua kegiatan. Panggil seluruh rekanan. Tanya progres kegiatan. Jadi, kita tahu kinerja mereka," ujar Muzamil.

Karena itu, pihaknya di komisi yang membidangi pembangunan daerah akan memanggil pihak-pihak terkait. "Ini harus dipertanyakan. Kenapa bisa tak selesai," katanya.

Kedepan, DPRD Kepulauan Meranti memberikan solusi kepada Pemkab Kepulauan Meranti. Terutama PUPRPKP, agar persoalan yang sama tidak terulang lagi. 

"PUPR dan Pokja harus selektif dan obyektif dalam memilih kontraktor. Mereka harus punya komitmen untuk membangun. Punya tanggung jawab bekerja. Tidak asal jadi. Ini harus ditekankan ke depan," sarannya.

 

Sumber : cakaplah /