Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Aparat Gabungan Terjunkan 7 Kapal di Laut Riau, Ada Apa?
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Aparat gabungan menerjunkan 7 kapal untuk menyisir kawasan perairan di wilayah Provinsi Riau, Rabu (9/6/2021).
Aparat yang tergabung terdiri dari Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau, dan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai.
Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan DJBC Riau Agung Saptono mengatakan, kapal-kapal itu diterjunkan untuk melakukan patroli di kawasan perairan.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antar instansi maritim dalam mencegah tindak pidana di wilayah perairan.
"Kami melaksanakan patroli bersama selama dua pekan ke depan. Kegiatan ini untuk mencegah tindak kejahatan seperti penyelundupan barang ilegal di kawasan laut Riau," ujar Agung kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Rabu.
Menurut Agung, patroli dilakukan dengan menerjunkan 7 unit armada kapal.
Adapun 2 kapal dari Korpolairud Baharkam Polri, yakni KP. Antareja 7007 dan KP. Kedidi 3015.
Kemudian, 1 unit dari Ditpolairud Polda Riau, 1 unit Satpolairud Polres Dumai, dan 1 unit dari KSOP Dumai.
"Dari kami Bea Cukai menerjunkan dua unit armada, yakni BC 9004 dan BC 10001," sebut Agung.
Patroli selama dua pekan ini dilakukan di bawah komando pusat.
Hal ini juga merupakan upaya untuk memperkuat sinergitas aparat penegak hukum di wilayah perairan.
"Jadi, intinya kita bersatu untuk mengamankan perairan Riau ini dalam rangka untuk menekan tindak pidana di perairan. Patroli kita lakukan selama dua minggu. Tapi, sebenarnya kita juga sudah terus-menerus berkolaborasi dan ini hanya sebagai penguatan kerja sama," kata Agung.
Sementara itu, Direktur Polairud Polda Riau Kombes Eko Irianto mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu menekan jumlah pelanggaran, tindak pidana atau penyelundupan di wilayah perairan Provinsi Riau.
"Melalui penyelenggaraan patroli ini, saya berharap petugas dapat mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan secara profesional dan berkesinambungan," kata Eko.
.png)

Berita Lainnya
Ini PR Pertama Menteri Sandiaga Uno dari DPR RI
Jelang Unjuk Rasa Pembebasan Habib Rizieq, DPR: Hukum Tidak Bisa Diintervensi Siapapun
PLN Serahkan Sertifikat Energy Terbaru Untuk 5 Istana
Jokowi: Jangan Lagi Berpikir untuk Ekspor Barang Mentah, Ada yang Gugat Kita Hadapi
Gunung Semeru Erupsi, Airnav Pastikan Navigasi Penerbangan Aman
BPN Pastikan Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Fisik Sama-sama Diakui
Tembus 1 Juta Ton, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman
Nikmati Promo Ramadhan Berkah PLN, Tambah Daya untuk Rumah Ibadah Hanya Rp 150 Ribu
Ajaib, Kakek Berusia 101 Tahun Ini Sembuh Dari Virus Corona
Dianggap Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, MA Cabut SKB Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah
Pro Kontra Tapera, Begini Respon DPRD Riau
Akhirnya! Gaji ke-13 PNS Cair Agustus