Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Indonesia-Jepang Bakal Bahas Upaya Pemulihan Ekonomi di Pertemuan G20
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menggelar pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Koichi Hagiuda. Sejumlah isu prioritas G20 dibahas, terutama dalam rangkaian pertemuan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG). Indonesia dan Jepang juga berkomitmen membahas pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan.
Indonesia mengundang Jepang untuk bekerja sama dalam mengarusutamakan agenda perdagangan, investasi, dan industri bagi akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini merupakan perwujudan dukungan nyata terhadap pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan yang sejalan dengan tema utama Presidensi G20 Indonesia, ‘Recover Together, Recover Stronger’.
"Kebijakan perdagangan dan pemulihan ekonomi harus mengedepankan prinsip no one left behind yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Mendag Lutfi, Jakarta, Selasa (11/1).
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Kunjungan Menteri Koichi Hagiuda ke Indonesia merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri setelah dilantik 4 Oktober 2021 silam. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi Jepang.
Agenda utama pertemuan bilateral kedua Menteri adalah menyoroti isu-isu perdagangan Indonesia dan Jepang, seperti Presidensi G20 Indonesia 2022, perundingan protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Selain itu, membahas beberapa isu hambatan dan potensi kerja sama perdagangan kedua negara. Kedua Menteri juga membahas tentang penyelesaian perundingan protokol perubahan IJEPA dan sepakat untuk menginstruksikan tim perunding kedua negara agar segera dapat menyelesaikan perundingan agar hasilnya dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan terkait di kedua negara.
"Kami sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan protokol perubahan IJEPA. Kami meyakini, cakupan perjanjian yang komprehensif akan mengangkat hubungan ekonomi inike jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentunya akan ikut mendorong proses modernisasi perekonomian Indonesia mengingat Jepang memiliki keunggulan, khususnya pada sektor industri otomotif, elektronik, serta manufaktur,” jelas Mendag Lutfi.
Implementasi RCEP
Dalam pertemuan ini, kedua Menteri juga menyambut baik implementasi Persetujuan RCEP pada tanggal 1 Januari 2022 bagi 10 negara anggota RCEP dan 1 Februari 2022 bagi Korea serta mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mempercepat penyelesaian ratifikasi.
"Sebagai inisiator dan Ketua Perundingan RCEP, Indonesia berkomitmen tinggi untuk mempercepat proses ratifikasi Persetujuan ini sehingga diharapkan prosesnya dapat diselesaikan pada kuartal I 2022 dan diimplementasikan pada pertengahan 2022. Diharapkan implementasi Persetujuan RCEP ini dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi kawasan dan global akibat pandemi Covid-19," tegas Mendag Lutfi.
Kinerja ekspor Indonesia pada Januari—November 2021 tercatat USD 16 miliar atau meningkat 17,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun ekspor utama Indonesia ke Jepang antara lain batubara, sisa dan skrap dari logam mulia, petroleum gas, nikel matte, dan kabel berinsulasi.
Sebelumnya pada 2020, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan barang sebesar USD 2,9 miliar terhadap Jepang. Nilai total perdagangan Indonesia-Jepang mencapai USD 24,3 miliar yang meliputi nilai ekspor USD 13,6 miliar dan nilai impor USD 10,6 miliar.
"Pada sektor investasi, Jepang merupakan sumber ke-4 investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dengan nilai USD 2,58 miliar dan 8.817 proyek," demikian dikutip keterangan resmi Kementerian Perdagangan.
.png)

Berita Lainnya
KPK Siapkan 4 Isu Prioritas untuk Tahun 2022
Ketua KPK Firli Sebut Survei Integritas Bisa Jadi Pegangan Berantas Korupsi
PPKM Mikro Diperpanjang dari 23 Februari Sampai 8 Maret 2021, Airlangga Hartanto: Kita Lihat Update
MUI: Pemerintah Tegas Tutup Masjid, Tapi Tidak Tempat Berkumpul
Baru Bebas, Habib Bahar bin Smith Kembali Dijebloskan ke Penjara
Cegah Bentrok, Polisi akan Tertibkan Simbol dan Fasilitas Ormas
Abdul Wahid Apresiasi Langkah Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Pemerintah Tak Buka Lowongan CPNS di 2022, Hanya Rekrut PPPK
Tagihan Listrik Naik, PLN Salahkan Drama Korea
Jokowi Perkenalkan 6 Menteri Barunya
Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12
Polri Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Investasi Alat Kesehatan