Dodok menjelaskan, BUMN dari “karya brothers” seperti Waskita Karya, Adhi Karya, dan Hutama Karya mendapat PMN karena mengemban tugas investasi untuk pembangunan infrastruktur. “PMN 2022 ada untuk Waskita sampai Hutama Karya masih favorit karena masih banyak tugas pembangunan,” tuturnya dalam jumpa pers virtual pada Jumat, 14 Januari 2022.

Direktur Hukum dan Hubungan DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menyatakan, PMN merupakan dukungan pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur dan kapasitas usaha. “Kita sama-sama mengawal PMN ini karena berasal dari APBN,” ujarnya.

Berikut rincian pemberian PMN kepada tujuh BUMN di tahun 2022:

1. Hutama Karya (Rp 23,85 triliun)

• Kelanjutan pembangunan 8 ruas jalan tol Trans Sumatera 

• Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Parapat, Penanjung-Bengkulu, Sigli-Banda Aceh, dan Pangkalan-Pekanbaru

• Outcome jalan tol Trans Sumatera bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik

2. PLN (Rp 5 triliun)

• Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan seperti pembangunan transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa

• mendukung pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DSPS yang meliputi: Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang

3. Waskita Karya (Rp 3 triliun)

• Menyelesaikan Ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.

4. Sarana Multigriya Finansial (Rp 2 triliun)

• Dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25 persen)

•  

5. Adhi Karya (Rp 1,976 miliar)

• Investasi Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Karian-Serpong

6.  Perumnas (Rp 1.568 miliar)

• Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah pengadaan Satu Juta Rumah serta mendukung persediaan perumahan rakyat untuk MBR

7. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Rp 1.085 miliar)

• Mendukung penjaminan proyek dengan tambahan exposure penjaminan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah dan BUMN berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan transparan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui adanya Key Performance Indicator atau KPI yang dituangkan pada kontrak kinerja antara BUMN atau lembaga penerima PMN dengan kementerian terkait yang menaunginya.

“Saya harap ini tidak hanya sekadar mencairkan dana, tetapi lebih merupakan sebuah awal dari kinerja BUMN-BUMN tersebut untuk bisa akuntabel menjalankan dan menggunakan dana masyarakat itu secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin menciptakan sebuah tradisi baru yang lebih transparan, lebih akuntabel, dengan tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani dinukil dari keterangan di laman Sekretariat Kabinet, Jumat, 31 Desember 2021.

Lebih jauh Sri Mulyani menyampaikan bahwa BUMN akan dibangun dengan tata kelola dan sistem informasi yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaan penggunaan PMN itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu.

Sumber : tempo.co /