Raharjo menjelaskan, seandainya terjadi penyimpangan saat monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa ini, maka terlebih dahulu penanganannya diserahkan kepada pihak Inspektorat guna tindakan secara administratif.

"Setelah itu, jika tidak dihiraukan oleh kepala desa maka kita lakukan tindakan tegas menurut aturan hukum yang berlaku," papar Raharjo didampingi pengurus DPD Pepdesi La Inpres SE MMPub.

Raharjo menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD Papdesi Riau. Menurutnya, ini menjadi angin segar yang membawa semangat kepada kepala desa yang tergabung dalam Papdesi.
 
Raharjo mengungkapkan, kejaksaan akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Papdesi. Hal ini untuk pencegahan tindak pidana korupsi supaya kepala desa nyaman mengelola dana desa dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun.

"Gangguan itu bisa saja datang dari oknum aparat penegak hukum ataupun dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab," pungkas Raharjo.

Diberitakan sebelumnya, Raharjo mengungkapkan selama 2021 terjadi 15 perkara dugaan penyimpangan dana desa yang terjadi di Riau. Belasan perkara ini ditangani baik oleh kepolisian dan juga kejaksaan.

Raharjo menyebut, pelaku penyelewengan dana desa ini, melakukan perbuatannya karena salah satunya disebabkan oleh cost atau biaya politik untuk menjadi kepala desa tinggi. Selain itu ada juga karena idak mengerti pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Sumber : halloriau /