Asun mengatakan, wacana kebijakan larangan ekspor kelapa bulat ke luar negeri bukan kali pertama didorong oleh para pengusaha dalam negeri, tahun 2017 wacana tersebut juga sempat mencuat ketika kelapa banyak di ekspor ke Thailand.

Asun mengatakan pihaknya masih komitmen menolak kebijakan tersebut karena dinilai sangat merugikan nasib petani, imbas kebijakan tersebut akan membuat harga jual kelapa petani menjadi murah.

"Kita akan sampaikan aspirasi masyarakat ini ke DPR RI dan Kementrian, harapan kita ada Pak Wahid di senayan juga bisa mengawal ini," ujar Asun.

Ketimbang membuat kebijakan larangan ekspor, Asun lebih sepakat mendorong pemerintah agar membuat regulasi tata niaga kelapa agar pemerintah bisa ikut andil dalam menjaga stabilistas harga kelapa.