Selain itu, yang menjadi syarat PTM Terbatas adalah vaksinasi terhadap guru Paud, SD dan SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, dan guru SMA berdasarkan SKB 4 Menteri.

"Guru yang boleh mengajar PTM Terbatas adalah guru yang sudah di vaksin, guru yang belum divaksin mengajar secara dalam jaringan (daring) atau via internet," tegasnya. 

Demikian pula bagi guru tingkat SMA. Dalam SKB 4 menteri dijelaskan pada Keputusan Kedua; pendidik dan tenaga kependidikan (guru) pada satuan pendidikan telah divaksinasi Covid-l9 secara lengkap, instansi terkait mewajibkan satuan Paud, SD, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi diwilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

"Kita sebagai guru harus melindungi diri kita sendiri dan orang lain, apalagi berhadapan dengan murid nantinya. Ini ikhtiar pencegahan penyebaran Covid di lingkungan sekolah. Maka dari itu kami mengajak para guru di Inhil untuk ikut vaksin demi bisa mengajar secara tatap muka, terkecuali ada hal lain seperti riwayat penyakit tertentu yang tidak memperbolehkan guru tersebut divaksin," imbaunya.

Diketahui Pelaksanaan PTM Terbatas bagi sekolah telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Inhil berdasarkan SKB 4 Menteri. 

"Dasar pelaksanaan PTM Terbatas adalah SKB 4 Menteri tadi dan Instruksi Bupati Inhil tentang PPKM ke 2 yang dimulai pada tanggal 13 September 2021 bagi Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi persyaratan, namun sebelum itu dilaksanakan dulu simulasinya," kata Irwan. 

PTM terbatas tahap I ini berlaku selama 2 bulan terhitung tanggal dimulainya PTM Terbatas. Jika dalam pelaksanaan PTM Terbatas tahap I tidak terjadi permasalahan maka akan di lanjutkan ke PTM Tahap II dengan pembelajaran 100 persen.

"Kami bersama Korwil, Pengawas dan Satgas Covid akan melakukan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan PTM Terbatas ini," tukasnya.

Sumber : Rilis /