Pilihan
Ma'ruf Amin Nilai Kompetensi SDM Belum Sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi Syariah
Jakarta (INDOVIZKA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membeberkan ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya perihal kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri syariah.
“Masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) bersama pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Islamic Economics Education Summit IAEI, Kamis, 28 Oktober 2021.
Ma’ruf melanjutkan, sumber daya manusia, pendidikan, dan riset merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti yang tertuang dalam dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pengembangan kapasitas riset dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Untuk mengembangkan kapasitas SDM, KNEKS telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah 2020-2024 yang berisi program-program inisiatif utama. KNEKS bersama Bank Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S-1 Ekonomi Syariah.
Kemudian, KNEKS juga sudah menyusun panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja dalam modul Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Ekonomi Syariah. Ma’ruf melanjutkan, sesuai program itu, KKNT akan memberikan pendampingan kepada UMKM produk halal serta BUMDES atau koperasi syariah/BMT dan memperkuat literasi masyarakat.
Kemudian, KKNT akan mendorong literasi mengenai pengelolaan kegiatan dan keuangan masjid dan melakukan pendampingan terhadap Lembaga Amil Zakat serta pendampingan pengelola wakaf (Nadzir). Sementara itu untuk riset industri halal, Ma’ruf mengatakan pemerintah mendorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi.
“Upaya ini selaras dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh KNEKS, di antaranya penyelarasan riset ekonomi dan keuangan Syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya, serta pengembangan spesialisasi pusat-pusat riset halal, ekonomi dan keuangan syariah,” kata Ma’ruf.
Ia meminta para pemangku kepentingan menyusun acuan, panduan, dan program pengembangan SDM serta menyempurnakan peta jalan yang sudah ada. “Agar selaras dengan arah kebijakan dan program pengembangan SDM pada sektor keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri produk halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah, maupun kebutuhan industri dan pasar,” tutur Ma’ruf Amin.
.png)

Berita Lainnya
Utang Pemerintah Tembus Rp6.713 Triliun Hingga November 2021
Gerak Cepat, Tekan Inflasi Pemprov Riau Distribusikan 1 Ton Cabe Merah
Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Investasi Properti di Jakarta Tetap Menjanjikan
Perjuangan Berbuah Manis, Apkasindo : Selamat Datang DBH Sawit
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,5 Persen di 2022
Harga LPG Non Subsidi Naik, Bagaimana Dengan Gas 3 Kg?
Gaji ke-13 PNS Cair Juli, Ini Bedanya dengan Tahun Lalu
KBI dan Bappebti Dorong Masyarakat Manfaatkan Sistem Resi Gudang
Harga Beras Naik, Mendag Sebut Karena Stok Menipis
Penyaluran Kredit BRI Tumbuh 9,74 Persen hingga Akhir September
Disperindag Riau Klaim Harga dan Stok Sembako Masih Stabil dan Aman
Aneka Pengalaman First Time Traveling yang Tak Terlupakan