Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Ma'ruf Amin Nilai Kompetensi SDM Belum Sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi Syariah
Jakarta (INDOVIZKA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membeberkan ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya perihal kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri syariah.
“Masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) bersama pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Islamic Economics Education Summit IAEI, Kamis, 28 Oktober 2021.
Ma’ruf melanjutkan, sumber daya manusia, pendidikan, dan riset merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti yang tertuang dalam dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pengembangan kapasitas riset dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Untuk mengembangkan kapasitas SDM, KNEKS telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah 2020-2024 yang berisi program-program inisiatif utama. KNEKS bersama Bank Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S-1 Ekonomi Syariah.
Kemudian, KNEKS juga sudah menyusun panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja dalam modul Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Ekonomi Syariah. Ma’ruf melanjutkan, sesuai program itu, KKNT akan memberikan pendampingan kepada UMKM produk halal serta BUMDES atau koperasi syariah/BMT dan memperkuat literasi masyarakat.
Kemudian, KKNT akan mendorong literasi mengenai pengelolaan kegiatan dan keuangan masjid dan melakukan pendampingan terhadap Lembaga Amil Zakat serta pendampingan pengelola wakaf (Nadzir). Sementara itu untuk riset industri halal, Ma’ruf mengatakan pemerintah mendorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi.
“Upaya ini selaras dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh KNEKS, di antaranya penyelarasan riset ekonomi dan keuangan Syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya, serta pengembangan spesialisasi pusat-pusat riset halal, ekonomi dan keuangan syariah,” kata Ma’ruf.
Ia meminta para pemangku kepentingan menyusun acuan, panduan, dan program pengembangan SDM serta menyempurnakan peta jalan yang sudah ada. “Agar selaras dengan arah kebijakan dan program pengembangan SDM pada sektor keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri produk halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah, maupun kebutuhan industri dan pasar,” tutur Ma’ruf Amin.
.png)

Berita Lainnya
Solar Langka Bisa Berimbas pada Kenaikan Harga Bahan Pokok
Utang Pemerintah Naik, per Januari 2024 Tembus Rp7.754,98 Triliun
Disperindag UMKM Riau Akan Gelar Operasi Pasar saat Ramadhan
Mengenal Lebih Dekat Ikan Dewa, Harganya Jutaan dan Selalu Diburu Jelang Imlek
Pelaku penembakan tiga pelajar Muslim di AS, dijatuhi hukuman mati
Tak Langgar Aturan, Angkringan UMKM Kini Hidupkan Malam Jalan Hangtuah
Ditjen Pajak Pastikan Pengenaan PPN Tidak untuk Sembako di Pasar Tradisional
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,5 Persen di 2022
PT APGWI Serahkan Hewan Qurban kepada Masyarakat Sekitar Daerah Operasi
Bazar Minyak Goreng Murah Diserbu Warga Tembilahan
Jokowi Cairkan Tunjangan Buat PNS, Intip di Sini Besarannya
Gandeng USU, SKK Migas - KKKS Sumatera Utara Gelar Kuliah Umum Edukasi Mahasiswa