Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Ma'ruf Amin Nilai Kompetensi SDM Belum Sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi Syariah
Jakarta (INDOVIZKA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membeberkan ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya perihal kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri syariah.
“Masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) bersama pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Islamic Economics Education Summit IAEI, Kamis, 28 Oktober 2021.
Ma’ruf melanjutkan, sumber daya manusia, pendidikan, dan riset merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti yang tertuang dalam dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pengembangan kapasitas riset dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Untuk mengembangkan kapasitas SDM, KNEKS telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah 2020-2024 yang berisi program-program inisiatif utama. KNEKS bersama Bank Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S-1 Ekonomi Syariah.
Kemudian, KNEKS juga sudah menyusun panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja dalam modul Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Ekonomi Syariah. Ma’ruf melanjutkan, sesuai program itu, KKNT akan memberikan pendampingan kepada UMKM produk halal serta BUMDES atau koperasi syariah/BMT dan memperkuat literasi masyarakat.
Kemudian, KKNT akan mendorong literasi mengenai pengelolaan kegiatan dan keuangan masjid dan melakukan pendampingan terhadap Lembaga Amil Zakat serta pendampingan pengelola wakaf (Nadzir). Sementara itu untuk riset industri halal, Ma’ruf mengatakan pemerintah mendorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi.
“Upaya ini selaras dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh KNEKS, di antaranya penyelarasan riset ekonomi dan keuangan Syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya, serta pengembangan spesialisasi pusat-pusat riset halal, ekonomi dan keuangan syariah,” kata Ma’ruf.
Ia meminta para pemangku kepentingan menyusun acuan, panduan, dan program pengembangan SDM serta menyempurnakan peta jalan yang sudah ada. “Agar selaras dengan arah kebijakan dan program pengembangan SDM pada sektor keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri produk halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah, maupun kebutuhan industri dan pasar,” tutur Ma’ruf Amin.
.png)

Berita Lainnya
Asian Agri dan Apical Optimis Capai Target Keberlanjutan 2030
TBS Sawit Riau Naik Pekan Ini, Jadi Rp 2.265,01/Kg
Harga Minyak Goreng di Inhil Ditetapkan 11 Ribu hingga 14 Ribu Rupiah Perliter
Disperindagkop Riau Ungkap Penyebab Harga Cabai Meroket
Berikut Periode Kenaikan Harga Bahan Pangan Jelang dan Sepanjang Ramadan
Harga Beras Naik, DPRD Riau Minta Pemprov Segara Lakukan Operasi Pasar
Pemerintah Tetapkan HET, Ini Harga Minyak Goreng Mulai 1 Februari
Minyak Goreng Langka, DPRD Inhil Sidak Langsung ke Lapangan
BLT Rp600.000 untuk UMKM Hingga Nelayan Cair Bulan Ini
7 Lego Robot dengan Bentuk Unik yang Bisa Anda Jadikan Hadiah
Harga Telur Makin Melambung di Pekanbaru
Subsidi Gas Melon Dicabut, Ini Strategi yang Dilakukan Pemprov Riau