Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Ma'ruf Amin Nilai Kompetensi SDM Belum Sesuai dengan Kebutuhan Ekonomi Syariah
Jakarta (INDOVIZKA) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membeberkan ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya perihal kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri syariah.
“Masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi SDM. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) bersama pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya pengembangan SDM dan riset ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Islamic Economics Education Summit IAEI, Kamis, 28 Oktober 2021.
Ma’ruf melanjutkan, sumber daya manusia, pendidikan, dan riset merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti yang tertuang dalam dokumen Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pengembangan kapasitas riset dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Untuk mengembangkan kapasitas SDM, KNEKS telah menyusun Rencana Implementasi Ekonomi Syariah 2020-2024 yang berisi program-program inisiatif utama. KNEKS bersama Bank Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi telah menyelesaikan acuan kurikulum program studi S-1 Ekonomi Syariah.
Kemudian, KNEKS juga sudah menyusun panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja dalam modul Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Ekonomi Syariah. Ma’ruf melanjutkan, sesuai program itu, KKNT akan memberikan pendampingan kepada UMKM produk halal serta BUMDES atau koperasi syariah/BMT dan memperkuat literasi masyarakat.
Kemudian, KKNT akan mendorong literasi mengenai pengelolaan kegiatan dan keuangan masjid dan melakukan pendampingan terhadap Lembaga Amil Zakat serta pendampingan pengelola wakaf (Nadzir). Sementara itu untuk riset industri halal, Ma’ruf mengatakan pemerintah mendorong berkembangnya penelitian bahan baku substitusi.
“Upaya ini selaras dengan inisiatif strategis yang dilakukan oleh KNEKS, di antaranya penyelarasan riset ekonomi dan keuangan Syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya, serta pengembangan spesialisasi pusat-pusat riset halal, ekonomi dan keuangan syariah,” kata Ma’ruf.
Ia meminta para pemangku kepentingan menyusun acuan, panduan, dan program pengembangan SDM serta menyempurnakan peta jalan yang sudah ada. “Agar selaras dengan arah kebijakan dan program pengembangan SDM pada sektor keuangan syariah, keuangan sosial syariah, industri produk halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah, maupun kebutuhan industri dan pasar,” tutur Ma’ruf Amin.
Berita Lainnya
Pemerintah akan Berlakukan HET Minyak Goreng Rp14.000 Mulai Februari 2022
Temuan Ombudsman: Produsen Minyak Goreng Batasi Stok untuk Para Agen
Berburu Minyak Goreng dan Telur, Emak-emak Serbu Pasar Murah Disperindag
Kenaikan Harga Telur dan Daging Ayam Picu Inflasi Riau
Wajib Coba! Keripik Pisang Home Industri Fasya Tawarkan Berbagai Varian Rasa
Disperindag UMKM Riau Akan Gelar Operasi Pasar saat Ramadhan
4000 Ekor Ikan Lele Ditabur di Keramba Kodim 0314/Inhil
Harga Sawit di Riau Pekan Depan Turun, Berikut Penjelasannya
Bulog Riau Siap Gelontorkan 1.200 Ton Beras Tanggap Bencana COVID-19
Harga LPG Non Subsidi Naik, Bagaimana Dengan Gas 3 Kg?
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru, Pegawai Telat Masuk Kantor Tunjangan Dipotong
Harga Karet di Kuansing Kembali Turun