Bagi ICW, pemberian efek jera akan terjadi jika diikuti dengan kombinasi hukuman badan dan pemiskinan koruptor. "Mulai dari pemidanaan penjara, pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Bukan dengan menghukum mati para koruptor," tutur Kurnia.

Di sisi lain, ICW menilai Kejaksaan Agung punya catatan buruk ihwal penegakan hukum saat menangani perkara yang melibatkan anggota internal, seperti kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki dituntut dengan hukuman yang sangat rendah, ICW menilai, komitmen Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti fenomena diskon hukuman bagi para koruptor. ICW mencatat hukuman penjara saja masih berada pada titik terendah, yakni rata-rata 3 tahun 1 bulan untuk tahun 2020. Sedangkan, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi problematika klasik yang tak kunjung tuntas.

Sepanjang 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56 triliun, namun uang penggantinya hanya Rp 19 triliun. "Maka dari itu, lebih baik perbaiki saja kualitas penegakan hukum, ketimbang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan," kata Kurnia.

Wacana hukuman mati ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Ia mengatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tengah mengkaji kemungkinan itu demi memberikan rasa keadilan dalam perkara. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya menelan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun. Sedangkan kasus PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.

Sumber : tempo.co /