Veronica kerap menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua melalui media sosial. Ia juga sering menjadi advokat yang mendampingi para aktivis Papua yang berhadapan dengan penegak hukum. Usman Hamid menilai bahwa tindakan Veronica  adalah kerja dan ekspresi yang sah, pendapatnya dibenarkan dan bahkan dijamin oleh Konstitusi Indonesia. “Tentu harus mendapatkan perlindungan dari negara,” ujarnya

Namun, menurut Usman, negara memiliki pandangan berbeda khususnya pemerintah. Misal, soal beasiswa pendidikan Veronica di Australia yang menggunakan dana pemerintah. Ia sempat diberi peringatan oleh pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kembali ke Indonesia sebelum akhirnya diminta mengembalikan dana beasiswa sejumlah Rp 773,8. Selain itu, juga terhadap tuduhan yang tidak berdasar terhadap peranan Veronica dalam insiden rasis di Surabaya yang dianggap menyulut kerusuhan di Papua pada 2019.

“Negara wajib untuk melindungi setiap orang yang ada di wilayahnya. Apalagi, orang tersebut tidak punya hubungan sama sekali dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum,” kata Usman dalam tanggapannya mengenai teror yang diberikan terhadap keluarga orang tua Veronica di kawasan Jelambar Baru, Jakarta Barat

Sumber : tempo.co /