JAKARTA (INDOVIZKA) - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap mantan rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Saidurrahman. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pembangunan kampus terpadu UIN Sumut tahun 2018 yang merugikan negara Rp10,3 miliar.
Ketua majelis hakim, Jarihat Simarmata, menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," katanya, Senin (29/11) malam.
Dalam kasus ini Saidurrahman tak sendirian. Dua koleganya yakni Syahruddin Siregar mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Joni Siswoyo yang merupakan Direktur PT Multikarya Bisnis Perkasa selaku rekanan juga terlibat dalam perkara korupsi ini.
Mereka berdua dihukum masing-masing tiga tahun penjara. Mereka bertiga juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp 500 juta subsider 1 bulan penjara.
Putusan yang diberikan majelis hakim terhadap Saidurrahman lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu tiga tahun penjara. Terdakwa maupun JPU, Robetson Pakpakhan dan Hendri Edison kompak menyatakan pikir-pikir.
Dalam dakwaan, kasus ini berawal saat UIN Sumut mendapat anggaran di tahun 2018 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-025.04.2.424007/2018 untuk pembangunan gedung perkuliahan terpadu di kampus tersebut yang dananya bersumber dari dana APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nominal pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000.000.
Saidurrahman juga meminta agar panitia pelelangan proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II UIN Sumut memenangkan PT Multikarya Bisnis Perkasa untuk melaksanakan proyek itu.
Untuk merealisasikan hal tersebut, saksi Marudut SE menemui Ketua Pokja saksi Rizki Anggraini meminta bantuannya agar mau bekerjasama agar dalam proses lelang. Panitia pokja memenangkan perusahaan PT Multikarya Bisnis Perkara yang akan melaksanakan pembangunan gedung kuliah terpadu.
Kemudian, panitia pokja pembangunan akhirnya memenangkan PT Multikarya Bisnis Perkasa dengan dengan nilai kontrak Rp44.973.352.461. Namun, pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara sesuai hasil audit kerugian negara yaitu sebesar Rp10.350.091.337,98 atau Rp10,3 miliar.
.png)
Berita Lainnya
Komplotan Tersangka Pemalsuan Surat Tanah Diringkus, Korban Rugi Rp 805 juta
Curi 20 Karton Popok Bayi, Pria di Rohul Diamankan Polisi
Dua Pelaku Teror Pelemparan Kepala Anjing ke Rumah Muspidauan Ditangkap
Pelaku Pemukulan dan Pencurian Dibekuk Polisi
Dilaporkan Curi Gelang Emas, Nenek di Kuantan Hilir Diciduk Polisi
Baru Diisi Barang Senilai Ratusan Juta, Kios Pakaian di Pasar Tembilahan Ludes Terbakar
Simpan Sabu dalam Karung Beras, Polres Bengkalis Amankan Residivis Tiga Kali Kasus Narkoba
Kejari Inhil Musnahkan Barang Bukti dari 100 Perkara
Ayah Banting Anak Kandung Saat Live FB, Ternyata Ini Motifnya
MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada pada 26 Januari
Tersangka Karhutla Riau Jadi 21 Orang, Lebih 341,27 Ha Lahan Terbakar
Pelaku Pembunuhan di Pebenaan Menyerahkan Diri ke Polisi