Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer APBD 2019 Inhil Rp1,9 Triliun
INDOIZKA.COM - Belanja daerah dan transfer pada APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1,9 Triliun. Jumlah ini terjadi kenaikan sebesar Rp183 Miliar bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.8 Triliun.
"Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan transfer tersebut, maka Anggaran Tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp.25.124.248.469,40," jelas Bupati Inhil HM Wardan pada saat menyampaikan Pidato Pengantar 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020 pada Sidang Paripurna ke 7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Inhil, Senin (20/7/2020) siang.
Bupati Wardan menjelaskan, realisasi Belanja Daerah dan Trasnfer pada APBD Tahun Anggaran 2019 adalah Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Dari anggaran sebesar Rp.1.9 Triliun, yang terealisasi sebesar Rp.1.7 Triliun atau sekitar 89,74 persen," kata Wardan.
Sedangkan belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, aset aset lainnya sebesar Rp.393 M atau 65,50 persen namun yang terealisasi Rp. 257 M serta belanja tak terduga dari anggaran sebesar Rp.4 M terealisasi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Sedangkan transfer/bagi hasil pendapatan, dari anggaran sebesar Rp.6.59 M terealisasi sebesar Rp.6.4 atau 97,30%
"Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 yang saya sampaikan telah di audit oleh Badan Pemeriksa keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau. Hasil audit dari Pemeriksaan BPK tersebut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Indragiri hilir Tahun 2019 Memperoleh (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian," pungkasnya.
Atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut - turut dari BPK mulai tahun 2016 sampai tahun 2019, diakui Bupati tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhil.
.png)

Berita Lainnya
Pemkab Inhil Uji Kelayakan Calon Komisaris dan Direksi PT. KIG
MTQ ke-14 Kecamatan Kemuning Resmi Dibuka
DiskopUKM Inhil Monitoring UMKM Binaannya Geray Lia
Pemko Pekanbaru Raih Multiprestasi Tahun 2012-2022
Ketua DPRD inhil Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kab. Inhil Th. 2026 dan Tekankan Pentingnya Efisiensi Anggaran
Bupati Inhil Tegaskan SKPD Wajib Siaga, Pemeriksaan Interim BPK Tak Boleh Terganggu
Pemkab Inhil Terus Gesa Validasi Data Demi Menjamin Kesehatan Masyarakat Melalui UHC
Pemkab Inhil dan PMI Gelar Donor Darah Bagi ASN dan Non ASN
Bupati Inhil Resmikan Kampung Tangguh Nusantara
Bupati Inhil Komitmen Dukung Swasembada Pangan Nasional di High Level Meeting Pemprov Riau
Gugus Tugas Covid-19 Inhil Buka Hotline Pengaduan Terkait Distribusi Bansos
Bupati Inhil Serahkan SK P3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru dan Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022