Pilihan
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer APBD 2019 Inhil Rp1,9 Triliun
INDOIZKA.COM - Belanja daerah dan transfer pada APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1,9 Triliun. Jumlah ini terjadi kenaikan sebesar Rp183 Miliar bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.8 Triliun.
"Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan transfer tersebut, maka Anggaran Tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp.25.124.248.469,40," jelas Bupati Inhil HM Wardan pada saat menyampaikan Pidato Pengantar 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020 pada Sidang Paripurna ke 7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Inhil, Senin (20/7/2020) siang.
Bupati Wardan menjelaskan, realisasi Belanja Daerah dan Trasnfer pada APBD Tahun Anggaran 2019 adalah Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Dari anggaran sebesar Rp.1.9 Triliun, yang terealisasi sebesar Rp.1.7 Triliun atau sekitar 89,74 persen," kata Wardan.
Sedangkan belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, aset aset lainnya sebesar Rp.393 M atau 65,50 persen namun yang terealisasi Rp. 257 M serta belanja tak terduga dari anggaran sebesar Rp.4 M terealisasi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
Sedangkan transfer/bagi hasil pendapatan, dari anggaran sebesar Rp.6.59 M terealisasi sebesar Rp.6.4 atau 97,30%
"Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 yang saya sampaikan telah di audit oleh Badan Pemeriksa keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau. Hasil audit dari Pemeriksaan BPK tersebut Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Indragiri hilir Tahun 2019 Memperoleh (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian," pungkasnya.
Atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut - turut dari BPK mulai tahun 2016 sampai tahun 2019, diakui Bupati tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Inhil.
.png)

Berita Lainnya
Pemkab Inhil Sambut Kunjungan Pemkab Tanjung Barat
Dinas Koperasi dan UKM Inhil Lakukan Jemput Bola Pembuatan NIB
Pemkab Inhil Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Ketua TPPS Inhil Hadiri Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2023
Bunda PAUD Pimpin Rapat Kerja Evaluasi dan Inovasi Program PAUD se-Inhil
2019, Puskesmas di Inhil Bukukan Pendapatan 41 Miliar
Bupati Inhil Komitmen Dukung Swasembada Pangan Nasional di High Level Meeting Pemprov Riau
Bupati Inhil Intruksikan Pemeliharaan Pembangunan Ruas Jalan Menuju Sungai Empat Dipercepat
DPRD Minta Pemprov Komunikasi dengan KBRI Soal Mahasiswa Riau Tak Dapat Beasiswa Luar Negeri
Gubri Serahkan Bantuan Logistik Kesehatan Rp20 Milliar
Kantor DPKP Inhil Mendadak Ramai Didatangi Anak-anak, Ada Apa?
Bupati Inhil Ekspos Pembentukan MPP dan Disambut Menteri PANRB RI