Pilihan
Keluarga Gubri dan Sekda Jadi Pejabat, Ade Agus: Mengurusi Provinsi Ini Jangan Mentang-mentang
INDOVIZKA.COM- Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto angkat bicara terkait keluarga dan kerabat Gubernur Riau Syamsuar dan Sekdaprov Yan Prana Jaya yang ikut dilantik sebagai pejabat saat pelantikan pejabat eselon III dan IV, Selasa (7/1/2020).
Ade Agus mengatakan bahwa hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan di pemerintahan. Namun yang menjadi catatan, kata Ade Agus adalah perihal kinerja.
"Catatannya orang yang ditempatkan tersebut memang sudah cukup syarat untuk menjabat. Memiliki kapasitas, kopetensi, sesuai bidang. Jangan asal menempatkan saja. Yang penting sesuai dengan kompetensi, tak masalah. Tinggal kami DPRD melakukan fungsi pengawasan," kata Ade Agus.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Ade Agus mengaku belum mengetahui siapa-siapa saja yang ditempatkan dan latar belakangnya pejebat yang dilantik Pemprov Riau tersebut. Karena itu, dewan akan melakukan pengawasan.
"Ada juga yang melapor ke kita ada yang baru ditempatkan 6 minggu ditempatkan di instansi tertentu, langsung menjabat, itu ada. Bagi kami, sepanjang tidak ada yang dilanggar ya silahkan saja. Yang penting, mengurusi provinsi ini jangan mentang - mentang. Jangan mentang-mentang keluarga gubernur, jangan mentang mentang keluarga Sekda. Sama-sama kita membangun Riau ini. Tugas mereka ini kan membantu mengeksekusi visi gubernur Riau. Nah, capaiannya nanti pasti akan terlihat sendiri," cakapnya lagi.
Lebih lanjut Sekretaris PKB Riau ini menambahkan, selain keluarga dan kerabat dari gubernur dan Sekda tersebut, pihaknya juga akan mengecek keseluruhan pejabat yang dilantik apakah sudah sesuai dengan kompetensinya atau tidak.
"Jangan sampai ada lagi yang tidak sesuai kompetensi. Jangan sampai ada perawat tapi ditempatkan di dinas pendidikan, kan nggak cocok itu. Yang jelas kita akan awasi," tukasnya.
.png)

Berita Lainnya
Pilkada Serentak Ditunda Hingga 2022? Begini Respons DPR
Isu Golkar Duduki Aset Pemprov Riau Mencuat, Pengamat Sebut akan Pengaruhi Eksistensi Golkar
Demokrat Riau Apresiasi Langkah AHY Pecat Kader Terlibat Gerakan Kudeta
Demokrat Riau Persiapkan Achmad Maju Pilgubri
Anak Buah AHY Sindir Kubu Moeldoko, Sebut Berani Gugat Tapi Tidak Berani Hadir di Sidang
Semakin Giat, Kesbangpol Inhil Gelar Sosialiasi Bagi Pemilih Pemula di SMAN Dharma Pendidikan Kempas
Pemprov Riau Minta Kabupaten/Kota Segera Cairkan Dana Pilkada Serentak
Presiden PKS Lantik Pengurus DPW PKS Riau, 7 Anggota DPRD Isi Jabatan Strategis
Haris Pertama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
AHY Sebut KLB Demokrat yang Hasilkan Moeldoko sebagai Ketum adalah Dagelan
AHY: Moeldoko Aktor Utama Sekaligus Korban Demokrat KLB
270 Kepala Daerah Dilantik 6 Februari