Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Guru Honorer Diatas 10 Tahun Diusulkan Otomatis Jadi PPPK Selanjutnya Naik Jadi PNS
JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Komisi X yang membidangi pendidikan, mengusulkan para guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan selanjutnya secara berkala melalui mekanisme lanjutan diangkat menjadi PNS.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat rapat dengar pendapat umum bersama Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Deitje A. Katuuk, serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali Gede Adi Yuniarta, Senin (24/5/2021).
Ia mengatakan, agar dalam masa tersebut harus ada pendampingan dan pelatihan intensif agar para guru P3K tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru PNS.
- PSP Unri Sambut Mahasiswa Baru Dengan Kegiatan PKKMB
- Menteri Pendidikan Ubah Batas Minimal Usia Anak Masuk SD, Simak Faktanya
- Bahas Hoaks dalam Dunia Pendidikan
- Ajak Pelajar Pahami Rekam Jejak Digital di Ranah Pendidikan, Kominfo Gelar Webinar di Siak
- BKD Riau Sudah Tekan SK Penempatan Kepsek yang Non Job
"Kami mengusulkan kepada Pemerintah, agar para guru honorer yang mengabdi lebih dari sepuluh tahun agar secara otomatis langsung diangkat menjadi P3K. Selanjutnya diangkat menjadi PNS melalui mekanisme pengangkatan juga," ujarnya, Senin (24/5/2021).
Hetifah juga menyarankan, guru-guru senior yang belum lulus seleksi menjadi guru PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS.
"Hal ini sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Kualifikasi yang perlu dimiliki tenaga kependidikan mungkin tidak sekompleks guru, dan hal itu bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan," lanjutnya.
Sebelumnya, Rektor UNP Ganefri mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer, antara lain gaji yang rendah, kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan layaknya guru PNS.
"Regulasi ini yang perlu kita atur, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi antara guru honorer dan PNS," ujar Ganefri.
Rektor UNY Sumaryanto juga mengatakan, perekrutan guru dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan 3 aspek, tidak hanya penalaran atau kognitif, psikomotor, dan afektif, termasuk juga karakter.
"Jika kita tidak hati-hati dalam proses rekrutmen, kita dalam analogi dapat seperti membeli kucing dalam karung," jelas Sumaryanto.**
Berita Lainnya
Rokan Hulu Buka Sekolah Tatap Muka Senin Depan
Mau Dapat Beasiswa Bidikmisi Pemprov Riau? Ini Rinciannya
PCR Kembali Buka Jalur Beasiswa Bidikmisi Bhakti Negeri 2023
Lawan Covid-19, Siswa MTs RJ Sialang Panjang Semprotkan Disinfektan di Sekolah
Mulai 5 Januari 2023, Siswa Masuk Sekolah Semester Genap
Pergub Belum Siap, Bosda SMA/SMK Swasta di Riau Tak Kunjung Cair
Kemendikbud akan Terus Sosialisasi Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual
175 Mahasiswa Riau Terima Beasiswa dari BI Tahun 2020
Mendikbud Hentikan Tunjangan Profesi Guru Non-PNS
Anak Bosan di Rumah Karena Covid-19, Orang Tua Dituntut Kreatif
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Hari Ini
DPR Minta Pemerintah Belikan Smartphone dan Kuota Internet untuk Siswa Sekolah