Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Guru Honorer Diatas 10 Tahun Diusulkan Otomatis Jadi PPPK Selanjutnya Naik Jadi PNS
JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Komisi X yang membidangi pendidikan, mengusulkan para guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan selanjutnya secara berkala melalui mekanisme lanjutan diangkat menjadi PNS.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat rapat dengar pendapat umum bersama Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Deitje A. Katuuk, serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali Gede Adi Yuniarta, Senin (24/5/2021).
Ia mengatakan, agar dalam masa tersebut harus ada pendampingan dan pelatihan intensif agar para guru P3K tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru PNS.
- Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis sukses menyelenggarakan Kegiatan Civil V
- DPRD Riau Desak Disdik Bertindak Cepat Soal Sekolah Terlambat Ikut SNBP
- PSP Unri Sambut Mahasiswa Baru Dengan Kegiatan PKKMB
- Menteri Pendidikan Ubah Batas Minimal Usia Anak Masuk SD, Simak Faktanya
- Bahas Hoaks dalam Dunia Pendidikan
"Kami mengusulkan kepada Pemerintah, agar para guru honorer yang mengabdi lebih dari sepuluh tahun agar secara otomatis langsung diangkat menjadi P3K. Selanjutnya diangkat menjadi PNS melalui mekanisme pengangkatan juga," ujarnya, Senin (24/5/2021).
Hetifah juga menyarankan, guru-guru senior yang belum lulus seleksi menjadi guru PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS.
"Hal ini sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Kualifikasi yang perlu dimiliki tenaga kependidikan mungkin tidak sekompleks guru, dan hal itu bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan," lanjutnya.
Sebelumnya, Rektor UNP Ganefri mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer, antara lain gaji yang rendah, kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan layaknya guru PNS.
"Regulasi ini yang perlu kita atur, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi antara guru honorer dan PNS," ujar Ganefri.
Rektor UNY Sumaryanto juga mengatakan, perekrutan guru dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan 3 aspek, tidak hanya penalaran atau kognitif, psikomotor, dan afektif, termasuk juga karakter.
"Jika kita tidak hati-hati dalam proses rekrutmen, kita dalam analogi dapat seperti membeli kucing dalam karung," jelas Sumaryanto.**
.png)

Berita Lainnya
Hanya SMA Rohil di Riau Boleh Belajar Tatap Muka 13 Juli Ini
Besok, 23 SMP Negeri Siap Belajar Tatap Muka
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Dirilis Hari Ini
Pimpinan Pondok Pesantren di Inhil Keluhkan Sitem Belajar Online
Kurikulum Baru Kemendikbud: Sejarah Bukan Pelajaran Wajib
Komisi V DPRD Riau Ingatkan Anak Tempatan Betul-betul Terjaring
UIR dan Yayasan Kanker Indonesia Gelar Penyuluhan Kanker untuk Mahasiswa
Sekolah di Zona Hijau Segera Dibuka, Ini Daftar Wilayahnya
PGSR Keluhkan Soal Kesejahteraan, Ini Kata DPRD Riau
Calon Anggota PWI Diminta Segera Lengkapi Berkas
Sekolah Dilarang Perpisahan di Hotel, Kadisdik Riau: Jangan Bebani Orang Tua Siswa
Mulai Besok Sekolah di Inhil Kembali Daring