Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Gakeslab Sebut Tidak Ada Urgensi Tes PCR Jadi Syarat Penerbangan
JAKARTA (INDOVIZKA) - Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy H Teguh menilai tidak ada urgensinya tes PCR sebagai syarat penerbangan.
"Menurut saya, sebetulnya urgensi pemeriksaan PCR di pesawat itu tidak ada. Karena secara data saintifik, penularan di pesawat itu sangat sedikit dan kasus sudah menurun. Dulu saja waktu kasus 50 ribu, bisa dengan antigen, menurun kasus tuh. Mengapa tidak diteruskan dengan antigen? Artinya kan antigen sudah cukup," ujar Randy dalam diskusi bertajuk "Ribut-ribut PCR" yang digelar MNC Trijaya FM pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Menurut Randy, PCR sebaiknya digunakan untuk diagnosa kebutuhan pelacakan atau untuk kebutuhan pasien sebelum tindakan operasi.
- Owner Almaz Fried Chicken Mengundurkan Diri di Saat Brand Tengah Bermasalah
- 6 Manfaat Rebusan Daun Dibawah Ini Bisa Turunkan Gula Darah
- Dinkes Pekanbaru Anggarkan Layanan Kesehatan Doctor On Call
- Dinkes Inhil Gelar Pembekalan Kesehatan kepada 303 Calon Jama'ah Haji
- Dinkes Inhil Canangkan BIAN se-Kecamatan Tembilahan Hulu
"Kalau skrining mending antigen, karena keunggulannya cepat itu. Kalau PCR kan, sekarang diperpanjang 3X24 jam, setelah kita periksa itu kan bisa saja tertular. Tapi kalau antigen, walaupun sensitifitasnya lebih rendah, kan bisa dipersering. Jadi memperpendek kemungkinan tertular," ujar dia.
Pengusaha alat kesehatan itu menyebut, pemerintah semestinya tidak perlu membuat kebijakan yang tidak diperlukan. "Istilahnya, seperti mau membunuh lalat dengan nuklir, padahal kan ada opsi lain," ujar dia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menjelaskan alasan pemerintah hanya mewajibkan syarat tes RT-PCR untuk penumpang pesawat. Sementara moda transportasi selain pesawat, masih boleh menggunakan antigen sebagai skrining.
"Alasannya, karena kapasitas penumpang udara dinaikkan dari 70 persen menjadi 100 persen. Sementara untuk moda transportasi lainnya masih dibatasi 70 persen," ujar Wiku saat dihubungi Tempo, Sabtu, 23 Oktober 2021.
Wiku menyadari, kebijakan ini tidak menyenangkan semua pihak. Namun, ujar dia, kebijakan diambil semata karena pemerintah ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas mobilitas itu aman.
"Kebijakan yang ada akan selalu dievaluasi secara berkala dan bisa saja dilakukan penyesuaian seiring dengan keadaan kasus Covid-19," ujar dia.
.png)

Berita Lainnya
2022 Hingga 2024 Prevelensi Stunting di Kecamatan Enok Alami Penurunan
Dua Pasien COVID-19 di Riau Kabur ke Sumsel
Hasil Rapid Test Pasien Terindikasi Covid-19 di Inhil Reaktif
Indofarma Jual Obat COVID-19 Remdesivir Rp 1,3 Juta
Dinkes Inhil Laksanakan DAK Non Fisik dari Kementrian dan IDI di Puskesmas Batang Tumu
Tetap Waspada meski Sudah Vaksinasi Covid-19, Ini Saran Dokter
Dari 100 Pasien Covid-19 Riau yang Meninggal, Terbanyak Punya Penyakit Diabetes
Epidemiolog Ungkap 20 Persen Pasien Terjangkit Varian Omicron Butuh Perawatan ICU
Pentingnya Kesehatan Lingkungan Sekolah, Puskesmas Pengalehan Enok Inspeksi Higiene Sanitasi ke 28 Sekolah
Riau Tambah 642 Kasus Covid-19, Pasien Sembuh 179 Orang
Lebih Baik Mana, Jalan Santai atau Lari untuk Turunkan Berat Badan?
Kabar Gembira, 96 Persen Nakes di Riau Terpapar Covid-19 Sembuh