Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Gakeslab Sebut Tidak Ada Urgensi Tes PCR Jadi Syarat Penerbangan
JAKARTA (INDOVIZKA) - Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy H Teguh menilai tidak ada urgensinya tes PCR sebagai syarat penerbangan.
"Menurut saya, sebetulnya urgensi pemeriksaan PCR di pesawat itu tidak ada. Karena secara data saintifik, penularan di pesawat itu sangat sedikit dan kasus sudah menurun. Dulu saja waktu kasus 50 ribu, bisa dengan antigen, menurun kasus tuh. Mengapa tidak diteruskan dengan antigen? Artinya kan antigen sudah cukup," ujar Randy dalam diskusi bertajuk "Ribut-ribut PCR" yang digelar MNC Trijaya FM pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Menurut Randy, PCR sebaiknya digunakan untuk diagnosa kebutuhan pelacakan atau untuk kebutuhan pasien sebelum tindakan operasi.
- 6 Manfaat Rebusan Daun Dibawah Ini Bisa Turunkan Gula Darah
- Dinkes Pekanbaru Anggarkan Layanan Kesehatan Doctor On Call
- Dinkes Inhil Gelar Pembekalan Kesehatan kepada 303 Calon Jama'ah Haji
- Dinkes Inhil Canangkan BIAN se-Kecamatan Tembilahan Hulu
- Menderita Jantung Bocor, Balita di Tembilahan Ini Butuh Bantuan
"Kalau skrining mending antigen, karena keunggulannya cepat itu. Kalau PCR kan, sekarang diperpanjang 3X24 jam, setelah kita periksa itu kan bisa saja tertular. Tapi kalau antigen, walaupun sensitifitasnya lebih rendah, kan bisa dipersering. Jadi memperpendek kemungkinan tertular," ujar dia.
Pengusaha alat kesehatan itu menyebut, pemerintah semestinya tidak perlu membuat kebijakan yang tidak diperlukan. "Istilahnya, seperti mau membunuh lalat dengan nuklir, padahal kan ada opsi lain," ujar dia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menjelaskan alasan pemerintah hanya mewajibkan syarat tes RT-PCR untuk penumpang pesawat. Sementara moda transportasi selain pesawat, masih boleh menggunakan antigen sebagai skrining.
"Alasannya, karena kapasitas penumpang udara dinaikkan dari 70 persen menjadi 100 persen. Sementara untuk moda transportasi lainnya masih dibatasi 70 persen," ujar Wiku saat dihubungi Tempo, Sabtu, 23 Oktober 2021.
Wiku menyadari, kebijakan ini tidak menyenangkan semua pihak. Namun, ujar dia, kebijakan diambil semata karena pemerintah ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas mobilitas itu aman.
"Kebijakan yang ada akan selalu dievaluasi secara berkala dan bisa saja dilakukan penyesuaian seiring dengan keadaan kasus Covid-19," ujar dia.
.png)

Berita Lainnya
Satu PDP Virus Corona di Dumai Meninggal Dunia, Dimakamkan Sesuai Protap
Kemenkes Tutup 2021 dengan Capaian 280 Juta Suntikan Vaksin Covid-19
Dinkes Inhil Laksanakan Sosialisasi Buku KIA
1.112 Nakes di Riau Sudah Disuntik Vaksin Dosis Ketiga
Delapan Pegawai dan Hakim PN Pelalawan Positif Covid-19
Dinas Kesehatan Riau Sudah Alokasikan Rp46 Miliar untuk Penanganan Covid-19
22.840 Vaksin Sinovac Tahap 2 Akan Didistribusikan di 9 Kabupaten di Riau
Satu Warga Inhil Kembali Terkonfirmasi Positif Covid-19
Hari Ini Riau 195 Kasus Positif Covid-19
Sejumlah Makanan Ini Bisa Bantu Kamu Lekas Tertidur
Obat untuk Pasien COVID-19 Remdesivir Dijual di Toko Online
Berikut Beberapa Inovasi Unggulan Puskesmas Tembilahan Hulu