Kadiskes Kepulauan Meranti Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alat Rapid Test Covid-19

Kadiskes Kepulauan Meranti dr Misri Hasanto saat dibawa ke Rutan Kelas I Pekanbaru.

PEKANBARU, (INDOVIZKA)- Kadiskes Kepulauan Meranti, tersangka kasus dugaan korupsi alat rapid test Covid-19 segera disidang.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat ini sedang menyusun surat dakwaan perkara dugaan korupsi bantuan alat rapid test covid-19 di Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut.

Dalam perkara yang ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau ini, tersangkanya adalah dr. Misri Hasanto, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kepulauan Meranti.

Tersangka berikut barang bukti, sudah dilimpahkan penyidik kepolisian ke tim JPU gabungan dari Kejati Riau dan Kejari Kepulauan Meranti, pada Selasa kemarin.

"Iya, sudah tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke JPU, red) kemarin," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Riau, Marvelous, Rabu (17/11/2021).

Lanjut Marvelous, tim JPU berjumlah 5 orang. Merekalah nanti yang akan membuktikan perbuatan tersangka di pengadilan.

"Saat ini tim JPU sedang menyusun surat dakwaan, untuk kemudian dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan," ucap pria yang akrab disapa Marvel ini.

Ditambahkan Marvel, sembari JPU merampungkan surat dakwaan, tersangka saat ini ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Seperti diberitakan, Kadiskes Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dr Misri Hasanto, M Kes, ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi, berupa penyimpangan bantuan alat rapid test Covid-19.

Dalam hal ini polisi menemukan fakta bahwa tersangka menyelewengkan bantuan 3 ribu alat rapid test Covid-19 yang diberikan Kementerian Kesehatan RI lewat Kantor Kesehatan Pelabuhan, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tersangka diketahui tidak mendistribusikan alat rapid test itu sebagaimana yang diharapkan dalam penanganan Covid-19.

Yang bersangkutan malah mengkomersilkan alat rapid test dengan menarik dana dari masyarakat rata-rata Rp150 ribu, bahkan lebih untuk satu alat rapid test.

Ada pula yang dibuat dengan skema kerjasama dengan pihak lain.

Terungkapnya perbuatan tersangka ini, berawal dari informasi dan data dari masyarakat, terkait adanya indikasi penyimpangan.

Ini yang kemudian didalami petugas. Diketahui pula bahwa alat rapid test tidak disimpan di fasilitas kesehatan yang semestinya.

Bahkan ada pula rapid test yang disimpan di klinik milik yang bersangkutan.

Hibah yang didapat oleh Dinas Kesehatan Meranti ini, tidak dilaporkan tersangka kepada BPKAD setempat sebagai aset kabupaten.

Untuk menutupi perbuatannya itu, tersangka lalu membuat laporan palsu, yang menyatakan bahwa rapid test seakan-akan sudah disalurkan kepada masyarakat.

Namun dari hasil pengecekan petugas, masyarakat yang dimaksud tidak pernah menerima kegiatan rapid test.

Perbuatan tersangka sudah dilakukannya sejak September 2020 sampai Januari 2021.

Bertepatan dengan penerimaan hibah rapid test oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 9, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya 1 sampai 7 tahun kurungan penjara.

 






[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]


Tulis Komentar