Dalam rekaman tersebut terdengar seseorang menyebutkan bahwa perempuan berinisial AH menggugat ibu kandungnya sendiri. AH juga disebut sebagai salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

“Pak Isabela, Pak Bupati Aceh Tengah ini AH menggugat anaknya, ini dia Pak Bupati Isabela, ini anggota bapak, AH menggugat rumah mamak saya.”

“Pak Bupati, ini anggota bapak, ini anggota bapak, menggugat mamanya, anggota bapak AH, pegawai negeri sipil, menggugat mamaknya, nggak tau diri, mamak sendiri,” demikian bunyi rekaman video tersebut.

Dikutip dari website PN Takengon, Rabu (17/11/2021), selain menggugat ibunya, AH juga menggugat empat orang lainnya, masing-masing Al, Fa, Mu, dan Ra. Dalam gugatannya, AH meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Isi gugatan tersebut antara lain, menyatakan sebidang tanah dengan luas 894 M2 yang di atasnya berdiri 1 pintu bangunan rumah tempat tinggal berlantai 3 tingkat permanen, berdasarkan alas hak sertifikat hak milik No. 00759, tanggal 16 Januari 2019, atas nama pemilik AH (penggugat), yang terletak di Jalan Takengon-Isaq/Jalan. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, adalah sah milik penggugat.

Kemudian, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan penggugat.

Selanjutnya, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, kerugian materil sebesar Rp 200 juta dan kerugian immateril sebesar Rp 500 juta.

Jumlah kerugian semua yang harus dibayar para tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat adalah sebesar Rp 700 juta, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, menghukum para tergugat mengosongkan objek sengketa tersebut di atas dari sekalian benda/barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak kepunyaan para tergugat dan terlepas dari segala beban yang membebani objek sengketa tersebut.

“Atas biaya para tergugat dan mengembalikannya dalam keadaan kosong dan baik kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dilaksanakan oleh PN Takengon dengan bantuan alat negara dalam hal ini Polri/TNI,” demikian bunyi gugatan tersebut.

Sumber : akurat.co /