Jelas Elfendri, hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016.

Dalam UU tersebut disebutkan, gelaran Pilkada digelar secara serentak pada 2020, dan khususnya di Rohul disesuaikan masa jabatan Bupati saat ini yang akan berakhir bulan April 2021.

"Sehingga masa jabatan pada Pilkada 2020 ini berakhir pada pelaksanaan Pilkada serentak selanjutnya pada bulan November tahun 2024," jelas Ketua KPU.

Kemudian, untuk di Rohul pada Pilkada 2020 ini, siapapun nantinya yang memenangkan dan yang akan ditetapkan, untuk masa jabatannya dari 21 April 2021 hingga pelaksanaan Pilkada selanjutnya bulan November tahun 2024, kurang lebih dari  3 tahun 8 bulan,"ucap Ketua KPU Rohul Elfendri, Senin (20/1/2020) sore kemarin di kantornya.

Elfendri juga menjelaskan, ada beberapa catatan penting dalam UU tersebut. Pertama, kepala daerah hasil Pilkada 2020, masa jabatannya hanya sampai pada pelaksanaan Pilkada serentak selanjutnya pada bulan November tahun 2024. Sehingga masa jabatan tidak lagi lima tahun seperti Pilkada sebelumnya 

"Jadi masa jabatannya hanya kurang lebih empat tahun, dari 2020 sampai 2024, tidak lagi lima tahun,"jelasnya.

Sumber : halloriau /  Editor : Redaksi