Disamping itu, Oke menyadari peran kebijakan yang diambil dengan melepas mekanisme perdagangan minyak goreng.

"Pemerintah melihat pada posisi saat ini, ada yang tidak benar. Kami mengakui ternyata minyak goreng kita ada sistem di kebijakan kita yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan, intervensi pemerintahnya di mana harga minyak goreng di dalam negeri itu dibiarkan ketergantungan ke harga CPO internasional," katanya dalam diskusi virtual Indef, Kamis (3/2/2022).

Ia melihat dengan melepaskan ketergantungan harga minyak goreng dari harga CPO internasional jadi jalan keluar. Artinya, perlu ada pembenahan dari hulu ke hilir.

"Penyebab utama yang harus diperbaiki adalah melepaskan diri minyak goreng domestik dari ketergantungan harga CPO internasional. Itu yang paling penting," ujarnya.

Jalan keluar yang dimaksudnya itu dengan menerapkan kebijakan Dometic Market Obligation (DMO) dan Dometic Price Obligation (DPO).

"Kalau tidak berhasil juga saya keluarkan policy bentuk lain, yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Saya sudah menyiapkan berbagai langkah yang memang harus kita lakukan," ucapnya.

Tak Bisa Menunggu

Oke menekankan pemerintah tidak bisa menunggu untuk menekan harga minyak goreng yang terlampau tinggi. Maksudnya, penyesuaian harga di pasaran juga diperlukan sebagai langkah jangka pendek

Alasannya, kata dia, masyarakat enggan menunggu proses pembenahan hulu ke hilir, karena memerlukan waktu yang cukup panjang.

"Saya tidak bisa menunggu berbenah dulu dari hulu ke hilir karena ibu-ibu tidak bisa menunggu. Tidak bisa menyalahkan seseorang kartel, karena itu berperkara harus masuk ke ranah hukum, harus ada putusan pengadilan dan sebagainya tidak bisa ibu-ibu maunya besok," jelas dia.

"Tapi di sisi lain masyarakat butuh harga terjangkau. Dan kebijakannya itu harus segera gak bisa tunggu dulu, kebijakan ini harus diambil segera kalau enggak berpotensi ke arah yang tak kita harapkan," imbuhnya.

Sumber : liputan6.com /